Narasi mengenai pembongkaran tangga Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di depan Kompleks Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah unggahan mengaitkan hilangnya akses tangga tersebut dengan upaya menghalangi aksi demonstrasi yang berlangsung pada 27 Agustus 2026.

Berdasarkan penelusuran fakta, tuduhan bahwa pelepasan struktur tangga dilakukan secara mendadak untuk kepentingan pengamanan aksi massa adalah tidak benar. Kondisi JPO tanpa tangga tersebut sebenarnya merupakan bagian dari penataan kawasan yang telah berlangsung jauh sebelum isu demonstrasi mencuat.

Petugas PJLP Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat, Agus, memberikan penjelasan terkait kondisi fisik fasilitas tersebut. Ia mengungkapkan bahwa banyak pejalan kaki yang baru menyadari ketiadaan tangga tersebut dan kerap bertanya kepada petugas di lapangan. “Sudah lama ini (tangga dibongkar), tapi banyak memang orang yang kaget juga terus nanya-nanya ke saya ke mana tangganya,” ujar Agus.

Proses pelepasan struktur tangga JPO tersebut diketahui telah dilakukan oleh pihak berwenang sejak September 2025. Langkah ini merupakan bagian dari evaluasi fungsi fasilitas penyeberangan di koridor Jalan Gatot Subroto yang dinilai sudah tidak lagi efektif.

Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim atau yang akrab disapa Chico Hakim, menegaskan bahwa hilangnya tangga JPO tersebut tidak memiliki kaitan dengan eskalasi politik maupun pengamanan aksi unjuk rasa. Menurutnya, perubahan tersebut didasarkan pada evaluasi jaringan transportasi publik di Jakarta.

“Namun, seiring perkembangan kawasan dan perubahan jaringan transportasi publik, posisi JPO tersebut saat ini tidak lagi berada pada titik utama pergerakan penumpang,” jelas Chico Hakim. Ia menambahkan bahwa pergeseran pola pergerakan masyarakat menyebabkan tingkat pemanfaatan JPO di lokasi tersebut menjadi sangat rendah.

Sebelumnya, fasilitas penyeberangan ini dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada periode pemerintahan sebelumnya. Namun, seiring dengan perubahan dinamika pemanfaatan moda transportasi umum, lokasi JPO dinilai kurang strategis karena jaraknya yang cukup jauh dari halte atau titik pemberhentian angkutan umum utama.

Dengan demikian, klaim yang beredar di media sosial mengenai pembongkaran tangga JPO sebagai strategi untuk menghalangi demonstran pada 27 Agustus 2026 dipastikan sebagai informasi yang tidak akurat. Kondisi tersebut merupakan bagian dari penataan fasilitas publik yang telah berjalan selama hampir satu tahun.