Pemerintah Kota Mojokerto kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Kota ini berhasil meraih Peringkat I Kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Jawa dan Bali yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, kepada Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, di Nusa Dua Convention Center, Bali. Atas pencapaian tersebut, Pemerintah Kota Mojokerto menerima insentif fiskal sebesar Rp2 miliar.

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, yang akrab disapa Ning Ita, menyatakan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari komitmen berkelanjutan yang ia bangun sejak periode pertama hingga kedua kepemimpinannya. Salah satu pilar utamanya adalah keberhasilan mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) selama tujuh tahun berturut-turut.

“Hingga Agustus 2026, kepesertaan BPJS atau JKN warga Kota Mojokerto yang aktif mencapai 97,31 persen. Ini merupakan salah satu bentuk komitmen kami untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan,” kata Ning Ita, Minggu (30/8/2026).

Untuk menjamin akses bagi seluruh lapisan masyarakat, Pemkot Mojokerto menerapkan skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah bagi warga yang belum tercover JKN. Langkah cepat diambil pemerintah daerah saat terdapat 1.200 warga yang terdampak proses cleansing data PBI-JKN pusat. “Tidak perlu menunggu besok atau lusa, langsung kita cover supaya mereka tetap mendapatkan layanan kesehatan,” tegas Ning Ita.

Penguatan akses ini didukung oleh infrastruktur yang memadai, mencakup enam rumah sakit, enam puskesmas, 11 puskesmas pembantu, serta 13 klinik pratama yang melayani sekitar 142 ribu penduduk. Dari sisi sumber daya manusia, rasio dokter di Kota Mojokerto tercatat sangat ideal, di mana satu dokter melayani kurang dari 1.000 penduduk, jauh di bawah standar maksimal 2.500 masyarakat per dokter.

Komitmen anggaran juga menjadi perhatian serius dengan alokasi kesehatan yang konsisten di atas 20 persen setiap tahun, melampaui ketentuan mandatori sebesar 10 persen. “Kesehatan merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang benar-benar kami prioritaskan, selain pendidikan. Kalau masyarakatnya sehat, maka pendidikan, ekonomi dan urusan lainnya juga bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.

Selain itu, inovasi digital melalui program Mojo Indah turut menjadi kunci keberhasilan dalam menjaring ide pelayanan publik dari berbagai pihak. Ning Ita mendedikasikan penghargaan ini kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari tenaga kesehatan, kader motivator, hingga sektor swasta. “Capaian hari ini saya persembahkan dan saya dedikasikan untuk semua yang sudah berkontribusi dalam menguatkan layanan kesehatan di Kota Mojokerto,” pungkasnya.