Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Proses penyidikan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan bonus upah pungut di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor.

Pemeriksaan saksi dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin (31/8/2026). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi kehadiran tiga orang saksi dari Bappenda Kabupaten Bogor untuk dimintai keterangan lebih lanjut mengenai perkara tersebut.

“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama AM selaku Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, GS selaku ASN Bappenda Kabupaten Bogor, dan RS selaku Kepala Subbagian Keuangan Bappenda Kabupaten Bogor,” ujar Budi.

Berdasarkan catatan kehadiran, Kepala Bappenda Kabupaten Bogor, Adi Mulyadi, tiba di lokasi pemeriksaan pada pukul 10.25 WIB. Tak berselang lama, dua saksi lainnya yakni GS dan RS menyusul hadir pada pukul 10.33 WIB. Selain ketiga pejabat tersebut, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor, Yunita Mustika Putri, namun yang bersangkutan belum terlihat hadir hingga Senin siang.

Penyidikan kasus ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan umum setelah KPK menemukan bukti permulaan yang cukup. Sebelumnya, tim penyidik dilaporkan telah mengamankan barang bukti berupa uang senilai Rp1,5 miliar yang diduga berkaitan dengan praktik pemotongan upah pungut tersebut. Kasus ini mencuat setelah adanya serangkaian penggeledahan di sejumlah kantor dinas di lingkungan Pemkab Bogor.

Hingga saat ini, KPK belum menetapkan pihak mana pun sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Lembaga antirasuah menyatakan akan terus mendalami keterangan dari para saksi untuk mengungkap konstruksi perkara dugaan korupsi yang terjadi. Sementara itu, pihak Pemerintah Kabupaten Bogor menyatakan komitmennya untuk tetap menjaga kelancaran pelayanan publik di tengah proses hukum yang sedang berlangsung.