Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, saat ini tengah melakukan pemetaan strategis terhadap sejumlah wilayah yang memiliki kebutuhan tinggi akan layanan isbat nikah. Langkah ini diambil sebagai upaya pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan pemberian kepastian hukum atas perkawinan bagi masyarakat yang belum memiliki dokumen resmi.
Staf Ahli Bupati Bogor Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat, Sigit Wibowo, menjelaskan bahwa tingkat kebutuhan layanan isbat nikah bervariasi di setiap kecamatan. Berdasarkan hasil pemetaan sementara, wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur tercatat memiliki kebutuhan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya seperti Ciseeng dan Parung.
Terkait skala kebutuhan tersebut, Sigit memberikan gambaran mengenai potensi partisipasi masyarakat. "Kalau kegiatan seperti ini dilaksanakan di wilayah Bogor Barat, misalnya di Leuwiliang, jumlah pesertanya bisa mencapai lebih dari seribu orang," kata Sigit di Cibinong, Selasa (25/8/2026).
Data pemetaan ini menjadi pertimbangan utama bagi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menentukan jangkauan pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Terpadu ke depannya. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Bogor yang mencakup 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan dengan total penduduk sekitar 6,19 juta jiwa, tantangan dalam memberikan pelayanan yang merata menjadi prioritas pemerintah daerah.
Program layanan isbat nikah gratis ini telah dijalankan secara konsisten oleh Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) selama lima tahun terakhir. Program ini bertujuan membantu masyarakat memenuhi persyaratan legalitas perkawinan sekaligus melengkapi dokumen administrasi kependudukan mereka.
"Alhamdulillah Pemerintah Kabupaten Bogor tetap dapat menyelenggarakan pelayanan isbat nikah secara gratis selama lima tahun terakhir. Mudah-mudahan ke depan pelayanan ini dapat terus ditingkatkan," ujarnya.
Selain di Ciseeng, kegiatan serupa juga telah sukses dilaksanakan di Kecamatan Ciampea dengan jumlah peserta yang signifikan. Sigit menegaskan bahwa program ini bukan dimaksudkan untuk mendorong masyarakat menunda pencatatan perkawinan di masa depan, melainkan memberikan solusi bagi mereka yang sudah memenuhi persyaratan.
"Informasi tersebut menjadi edukasi bagi masyarakat agar memahami pentingnya legalitas perkawinan dan dapat memanfaatkan layanan pemerintah apabila memang memenuhi persyaratan," kata Sigit. Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen untuk terus mempertahankan pelayanan ini di tengah kebijakan efisiensi anggaran agar akses masyarakat terhadap legalitas hukum tetap terjaga.