Ketegangan antara Turki dan Israel kembali memanas setelah otoritas Turki secara resmi meminta diterbitkannya red notice atau pemberitahuan pencarian internasional terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Permintaan ini diajukan atas tuduhan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan penyiksaan.
Langkah hukum tersebut dipicu oleh tindakan militer Israel yang mencegat kapal-kapal bantuan kemanusiaan milik Armada Global Sumud di perairan internasional pada Mei 2026. Armada yang membawa aktivis dan bantuan kemanusiaan tersebut sedianya menuju Gaza sebelum diintersepsi oleh pasukan Israel.
Menteri Kehakiman Turki, Akin Gurlek, menjelaskan bahwa permintaan ini merupakan tindak lanjut dari surat perintah penangkapan domestik yang telah dikeluarkan sebelumnya terhadap Netanyahu dan Afek Moskovitch pada 14 Juli 2026. Melalui pernyataan resmi, Akin Gurlek menegaskan, "Sebagai bagian dari proses hukum terkait penyerangan di perairan internasional terhadap aktivis armada bantuan kemanusiaan dan sesuai dengan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan pada 14 Juli 2026 terhadap Benjamin Netanyahu dan Afek Moskovitch atas tuduhan genosida, Kementerian Kehakiman telah meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mengeluarkan red notice atas penangkapan internasional mereka."
Pemerintah Turki menyatakan akan terus menempuh seluruh mekanisme hukum yang tersedia untuk mendorong akuntabilitas Israel atas berbagai tindakan di Gaza. Sejauh ini, setidaknya terdapat 35 orang yang terlibat dalam kasus intersepsi armada bantuan kemanusiaan tersebut.
Di sisi lain, Israel secara konsisten membantah tuduhan genosida maupun pelanggaran hukum internasional yang dilayangkan oleh Turki. Ankara sendiri merupakan salah satu negara anggota NATO yang secara vokal mengkritik keras operasi militer Israel di Gaza dan menuduh Israel melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
Terkait situasi ini, terdapat laporan yang mengutip detikNews mengenai posisi Ankara yang "dan bersumpah Israel akan" dalam menyikapi konflik yang terus berlangsung.