Sistem pendidikan di Indonesia saat ini dinilai masih menghadapi tantangan besar berupa dualisme antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Menanggapi kondisi tersebut, Guru Besar Pemikiran Politik Islam, Prof. Dr. Suaidi Asyari, M.A., Ph.D., mengusulkan pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Pendidikan sebagai solusi strategis.

Gagasan ini disampaikan dalam konteks refleksi akademik dan kelembagaan yang panjang, terutama berdasarkan pengalaman pengembangan Fakultas Kedokteran di UIN Sulthan Thaha Saifuddin (STS) Jambi. Menurut Prof. Suaidi, kementerian baru ini nantinya akan berfungsi mengoordinasikan Kementerian Pendidikan Umum dengan Kementerian Pendidikan Agama Islam yang diusulkan.

"Salah satu proposal pentingnya adalah pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Pendidikan, yang mengoordinasikan Kementerian Pendidikan Umum dan Kementerian Pendidikan Agama Islam (yang diusulkan)," ungkap Prof. Suaidi dalam catatan akademiknya.

Ia menjelaskan bahwa dualisme kelembagaan pendidikan selama ini menjadi penghambat akselerasi pendidikan Islam di Tanah Air. Melalui integrasi yang lebih terstruktur, diharapkan siswa dapat memperoleh pendidikan yang lebih seimbang, baik dari sisi keilmuan umum maupun nilai-nilai agama yang mendidik. Pendekatan ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis untuk memenuhi kebutuhan pengembangan sumber daya manusia yang komprehensif.

Prof. Suaidi menyoroti bahwa proses transformasi kelembagaan pendidikan membutuhkan komitmen yang kuat dan waktu yang tidak singkat. Ia merujuk pada pengalaman perjuangan transformasi IAIN menjadi UIN yang memerlukan waktu sekitar tiga dekade. Oleh karena itu, ia berharap gagasan mengenai Kementerian Pendidikan Agama Islam serta kementerian koordinator yang menaunginya dapat terealisasi dengan proses yang lebih efisien.

Gagasan ini juga tertuang dalam karya tulisnya berjudul Transintegrasi Ilmu Pengetahuan Upaya Menuju Peradaban Dunia Baru Melampaui Post-modernisme. Buku tersebut memberikan landasan filosofis, ontologis, epistemologis, dan aksiologis bagi pentingnya menyatukan dikotomi ilmu pengetahuan yang selama ini memisahkan pendidikan umum dan agama.

Hingga saat ini, usulan tersebut menjadi bagian dari diskursus akademik mengenai perbaikan sistem pendidikan nasional. Pemerintah dan para pemangku kepentingan di bidang pendidikan diharapkan dapat meninjau kembali urgensi integrasi ini demi kemajuan peradaban pendidikan di Indonesia di masa depan.