Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengumumkan pencabutan alokasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi sekitar 80 sekolah swasta di seluruh Indonesia. Kebijakan ini diambil karena sekolah-sekolah tersebut dinilai memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa secara mandiri tanpa bantuan subsidi negara.

Kepala BGN, Sudaryono, menyampaikan keputusan tersebut dalam konferensi pers di kantor pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat (28/8). Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan distribusi program MBG lebih tepat sasaran kepada institusi pendidikan yang benar-benar membutuhkan.

"Sekarang ini, kan, kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elite, kan, saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah gitu se-Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya, itu kemudian kita exclude untuk tidak diberikan MBG," ujar Sudaryono.

Kebijakan pengecualian ini tidak hanya berlaku bagi sekolah non-berasrama, tetapi juga mencakup institusi pendidikan berasrama yang telah memiliki sistem internal untuk menyediakan makanan bergizi. Sudaryono mencontohkan beberapa sekolah yang masuk dalam daftar tersebut, seperti Taruna Nusantara dan Kemala Bhayangkari.

"Termasuk sekolah seperti Taruna Nusantara, kemudian Kemala Bhayangkari, itu, kan, sekolah-sekolah berasrama, kan, ada banyak nih, seperti sekolah saya dulu di Taruna Nusantara, kan, tidak kemudian mendapatkan MBG, karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri, kan, gitu," tambahnya.

Meski alokasi telah dicabut, BGN menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat administratif. Sekolah tetap memiliki ruang untuk mengajukan permohonan khusus jika di kemudian hari terdapat perubahan signifikan terkait kondisi keuangan atau kebutuhan gizi siswa di institusi tersebut.

Untuk menjaga transparansi, BGN telah menyediakan layanan daring bernama Radar MBG. Masyarakat, termasuk orang tua dan pihak sekolah, dapat memantau status penerimaan bantuan dengan mengakses sistem tersebut.

"Sudah-sudah, Anda bisa cek di radar MBG, cek aja misalnya, masukkan aja sekolah misalnya JIS atau Cikal atau Taruna Nusantara atau Kemala Bhayangkara misalnya, nanti di dalam radar MBG ada keterangan tidak mendapatkan alokasi MBG," jelas Sudaryono. Melalui sistem tersebut, publik dapat melihat daftar sekolah yang masih menerima alokasi, yang telah dikeluarkan, serta catatan perubahan status lainnya.