Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor tengah menyusun langkah strategis untuk memperkuat sektor ekonomi lokal melalui rencana program Kredit Usaha Rakyat (KUR) daerah. Program ini ditargetkan mulai dianggarkan pada tahun 2027 sebagai bentuk dukungan konkret pemerintah bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah tersebut.
Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, menyampaikan bahwa kebijakan ini bertujuan memberikan akses pembiayaan yang lebih luas agar pelaku usaha dapat meningkatkan skala bisnis, berinovasi, serta memiliki daya saing yang lebih tinggi. Rencana tersebut disampaikan di sela-sela kegiatan pelatihan bertajuk UMKM Bertumbuh, Berinovasi dan Berdaya Sejahtera di Kota Bogor, Selasa (25/8/2026).
Adityawarman menegaskan komitmen lembaganya dalam memfasilitasi pengembangan sektor UMKM melalui kolaborasi intensif dengan perangkat daerah terkait. "DPRD Kota Bogor insyaallah selalu mendukung dan mensupport serta menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk pengembangan UMKM," kata Adityawarman.
Terkait mekanisme pelaksanaan, ia menjelaskan bahwa program KUR daerah ini akan diawali dengan skema proyek percontohan atau pilot project. Langkah ini diambil untuk memastikan efektivitas kebijakan sebelum nantinya diterapkan secara lebih luas bagi masyarakat.
"Kita sedang mencoba pilot project. Mungkin anggarannya belum banyak, tetapi mudah-mudahan bisa menjadi role model atau pilot project untuk tahun-tahun berikutnya," ujarnya. Melalui inisiatif ini, DPRD Kota Bogor berharap dapat menjadi katalisator bagi para pelaku usaha untuk melakukan eskalasi bisnis. "Ke depan lebih banyak lagi pegiat UMKM yang dapat melakukan eskalasi bisnis, khususnya dengan pembiayaan usaha," jelasnya.
Selain fokus pada akses permodalan, DPRD Kota Bogor saat ini juga tengah merampungkan peraturan daerah mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSL). Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem pendukung agar pelaku UMKM di Kota Bogor menjadi lebih mandiri dan berdaya saing di masa depan.