Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah kantor dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor pada akhir Agustus 2026. Langkah hukum ini dilakukan sebagai bagian dari pendalaman penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor menjadi salah satu lokasi utama yang disasar oleh tim penyidik. Selain itu, penggeledahan juga menyasar kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyidik menyita sejumlah dokumen penting dari lokasi tersebut.

Dokumen yang diamankan penyidik berkaitan erat dengan proses pengadaan barang dan jasa, termasuk berkas yang menyangkut proyek revitalisasi sekolah di wilayah Kabupaten Bogor. Selain dokumen pengadaan, laporan lain menyebutkan bahwa tim penyidik juga menyita dokumen terkait pemotongan pajak di instansi terkait.

Tindakan penegakan hukum ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat serta analisis data yang dilakukan KPK mengenai pengelolaan anggaran di Pemerintah Kabupaten Bogor. Hingga saat ini, penyidik masih terus mendalami keterlibatan pihak-pihak lain yang diduga bertanggung jawab atas penyimpangan dalam proses tersebut.

Proses penyidikan ini menjadi perhatian publik di Kabupaten Bogor, mengingat sektor pendidikan dan infrastruktur merupakan prioritas pembangunan daerah. Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Bogor belum memberikan pernyataan resmi lebih lanjut mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK. Lembaga antirasuah menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.