Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara diperkirakan akan menyetorkan dividen senilai Rp 120 triliun ke kas negara pada tahun anggaran 2026. Angka tersebut mencatatkan peningkatan signifikan dibandingkan realisasi dividen BUMN pada tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata berada di kisaran Rp 90 triliun.

Purbaya menyampaikan pernyataan tersebut usai mengikuti rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di gedung Djuanda, Jakarta, Jumat (28/8/2026). Ia menegaskan bahwa besaran dividen ini telah disepakati oleh Presiden sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi fiskal pemerintah tanpa harus menambah beban pajak.

“Udah dibahas, udah dipastikan tinggal ditentuin kapan dia (Danantara) mau ngirim itu saja. Sekitar Rp 120 triliun, Rp 120 triliun itu yang diputuskan oleh Presiden,” ujar Purbaya kepada wartawan.

Menurut Purbaya, tambahan dividen ini akan dicatat dalam pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2026. Peningkatan pendapatan dari dividen ini dinilai memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan nasional.

“Kalau tahun-tahun sebelumnya saya cuma dapet Rp 90 triliun dari dividen. Kalau meningkat, Rp 120 kan bagus meningkat, malah jadi saya gak rugi pemerintah gak rugi pendapatan gak rugi, malah nambah,” jelas Purbaya mengenai dampak positif peningkatan dividen tersebut.

Hingga saat ini, pemerintah masih memproses rincian teknis terkait waktu penyerahan dana dari Danantara. Terkait kebijakan dividen untuk tahun 2027, Purbaya menyatakan bahwa pemerintah belum mengambil keputusan definitif dan masih akan menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo Subianto dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi makro serta kinerja keuangan Danantara ke depan.