Komisi X DPR RI menyoroti ketidakakuratan data desil yang digunakan pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial. Temuan di lapangan menunjukkan adanya anomali di mana masyarakat berpenghasilan rendah justru terklasifikasi dalam kategori desil menengah hingga atas, sehingga menghambat akses mereka terhadap bantuan pendidikan.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, mengungkapkan keprihatinannya atas penetapan status ekonomi warga yang dinilai kurang presisi. Menurutnya, ketidaksesuaian indikator ini berpotensi merugikan warga kurang mampu yang seharusnya menjadi prioritas penerima manfaat, seperti program beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah).

“Saat ini marak keluhan masyarakat terkait dengan penentuan desil yang tidak sesuai. Seorang tukang becak yang desilnya sama dengan anggota DPR RI di desil 6, single parent dengan rumah kontrakan dan kerja tidak tetap masuk desil 7 dan banyak temuan lain di lapangan,” ujar My Esti Wijayati dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (28/8/2026).

Salah satu kasus nyata terjadi pada Timbul, seorang pengemudi becak motor berusia 49 tahun asal Lendah, Kabupaten Kulon Progo. Saat mengurus persyaratan administrasi untuk membantu biaya pendidikan anaknya yang diterima di Universitas Negeri Yogyakarta, ia mendapati status ekonominya tercatat di desil 9. Padahal, ia masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).

“Mau pakai PIP sama mengajukan beasiswa, saya cari SKTM datang ke balai desa, tapi ternyata dicek sama Pak Lurah ternyata desilnya 9,” ungkap Timbul.

My Esti Wijayati menekankan bahwa pengelompokan desil merupakan instrumen krusial dalam menentukan penerima bantuan pendidikan. Secara regulasi, prioritas utama diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga 4. Kesalahan data ini menyebabkan banyak mahasiswa dari keluarga prasejahtera terancam tidak bisa mengakses keringanan biaya studi.

Menanggapi kondisi tersebut, Komisi X DPR RI mendesak Badan Pusat Statistik (BPS) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan yang digunakan. DPR menekankan pentingnya validitas data agar penyaluran bantuan tepat sasaran.

“Ketidaktepatan sasaran Bansos yang membuat hilangnya hak sebagian masyarakat untuk menerima Bansos. Maka BPS perlu melakukan evaluasi dan meningkatkan kinerjanya untuk menghasilkan data yang valid dan negara harus menyiapkan anggaran yang memadai untuk kecukupan target penerima manfaat,” tegas My Esti Wijayati.