Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melakukan pemeriksaan intensif terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Langkah hukum ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan uang oleh penyelenggara negara.

Pada Senin (31/8/2026), tiga pejabat dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor memenuhi panggilan penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Ketiga saksi tersebut adalah Kepala Bappenda Kabupaten Bogor Adi Mulyadi, seorang aparatur sipil negara (ASN) berinisial GS, serta Kepala Subbagian Keuangan Bappenda Kabupaten Bogor berinisial RS.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi kehadiran para saksi tersebut dalam agenda pemeriksaan di Jakarta. Berdasarkan catatan, Adi Mulyadi tiba di lokasi pada pukul 10.25 WIB, disusul oleh GS dan RS sekitar pukul 10.33 WIB.

Penyidikan ini berfokus pada dugaan korupsi yang bersumber dari pemotongan upah pungut di Bappenda Kabupaten Bogor. Sebelumnya, KPK telah mengamankan barang bukti berupa uang senilai Rp1,5 miliar yang berkaitan dengan perkara tersebut. Status penanganan kasus ini pun telah ditingkatkan ke tahap penyidikan melalui penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) umum.

Selain tiga pejabat Bappenda, KPK sebelumnya juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor, Yunita Mustika Putri. Namun, hingga Senin siang, nama yang bersangkutan belum tercatat dalam daftar kehadiran saksi di Gedung Merah Putih KPK.

Hingga saat ini, pihak KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Bogor tersebut. Proses hukum masih terus berjalan dengan mendalami keterangan para saksi serta bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh tim penyidik.