Perubahan kategori desil kesejahteraan dalam data pemerintah kini memicu persoalan luas di berbagai daerah. Sejumlah warga dari kalangan pekerja informal hingga mahasiswa mendapati status ekonomi mereka tercatat dalam kelompok sejahtera, sehingga kehilangan hak atas bantuan sosial (bansos), jaminan kesehatan BPJS Kesehatan PBI, hingga beasiswa pendidikan.

Kondisi ini dialami oleh Moh. Saleh, seorang pengayuh becak berusia 69 tahun asal Desa Teja Barat, Pamekasan, Jawa Timur. Dengan penghasilan harian yang hanya berkisar antara Rp30.000 hingga Rp50.000, penghentian bansos sejak awal 2026 membuat beban hidup keluarganya semakin berat setelah data sistem mencatatnya masuk dalam kelompok desil 6-10.

Saat mencoba mencari kejelasan di instansi terkait, Moh. Saleh hanya mendapatkan jawaban bahwa perubahan status tersebut terjadi di dalam sistem. “Saya tanya ke kantor [dinas sosial]. Kenapa dicabut? Mereka jawab bukan saya yang cabut, tapi di sistemnya yang berubah,” ujar Moh. Saleh.

Permasalahan serupa juga menimpa Fitra Episha, seorang pedagang asongan di Pamekasan. Ia mengaku sudah lebih dari setengah tahun tidak lagi menerima bantuan pemerintah, padahal pendapatan hariannya sangat terbatas. “Saya kecewa sama pemerintah karena enggak dapat [bansos] lagi. Artinya seharusnya berhak ternyata tidak dapat,” ungkap Fitra.

Di Kulon Progo, Yogyakarta, seorang pengayuh becak bernama Timbul (49) mengalami lonjakan kategori desil yang drastis, yakni dari posisi 1 ke desil 9. Hal ini berdampak pada masa depan pendidikan anaknya yang telah mendaftar di Universitas Negeri Yogyakarta. “Anak sambat [mengeluh] mau kuliah. Tapi saya tukang becak, masuk Desil 9. Anak menangis karena sudah telanjur daftar,” tutur Timbul.

Dampak perubahan pendataan ini juga dirasakan di kota besar. Di Jakarta Selatan, seorang warga bernama Sri Mega mengeluhkan anaknya yang tidak lagi menerima Program Kartu Jakarta Pintar karena kategori desil keluarganya bergeser ke tingkat 6. Sementara di Surabaya, seorang mahasiswi berprestasi, Diandra Fristi, terancam tidak dapat melanjutkan studi karena pendaftaran beasiswanya ditolak sistem akibat tercatat di desil 7.

Maraknya ketidaksesuaian data desil di berbagai daerah ini menyoroti pentingnya verifikasi lapangan yang lebih akurat serta mekanisme pengaduan yang responsif bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan pemutakhiran data tersebut.