Mahkamah Konstitusi (MK) resmi mengubah mekanisme penetapan status bencana nasional melalui Putusan Nomor 261/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada Jumat, 28 Agustus 2026. Putusan ini menandai perubahan signifikan dalam penanganan darurat di Indonesia dengan menempatkan jumlah korban jiwa sebagai indikator paling krusial.

Sebelumnya, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menuntut pemenuhan lima kriteria secara kumulatif, yakni jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana prasarana, cakupan luas wilayah, serta dampak sosial ekonomi. Persyaratan yang kaku ini sering kali memicu hambatan birokrasi yang memperlambat respons pemerintah pusat saat terjadi krisis.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Pemerintah kini dapat menetapkan status bencana nasional dengan memenuhi sekurang-kurangnya tiga indikator, di mana akumulasi jumlah korban jiwa menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan bahwa kelima indikator tersebut saling berkaitan. Ketika tingkat kerusakan dan jumlah korban sudah mencapai angka yang mengkhawatirkan, dampak sosial ekonomi secara otomatis akan meningkat tanpa perlu proses penghitungan terpisah yang memakan waktu lama.

Selain itu, putusan ini mempertegas batas kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Enny Nurbaningsih menegaskan, “Dengan demikian, jika suatu bencana tidak memenuhi indikator bencana nasional sebagaimana dimaksud dalam putusan a quo, maka dengan sendirinya bencana tersebut merupakan bencana daerah,”

Perubahan ini diharapkan mampu memutus kebuntuan administratif yang selama ini menghambat mobilisasi sumber daya, bantuan logistik, hingga pengerahan personel penyelamat. Dengan menempatkan penyelamatan nyawa manusia di atas kalkulasi administratif yang rumit, negara kini memiliki landasan hukum yang lebih fleksibel untuk segera bertindak saat bencana besar melanda.