Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih predikat Istimewa dalam Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026. Penghargaan ini menjadi tonggak penting bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas regulasi serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menerima penghargaan tersebut secara langsung mewakili Bupati Bogor, Rudy Susmanto. Penyerahan dilakukan dalam rangkaian Upacara Peringatan Hari Pengayoman ke-81 Kementerian Hukum Tahun 2026 yang berlangsung di Lapangan Hitam Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat, Bandung, pada Rabu (19/8).

Menurut Ajat, capaian ini merupakan hasil dari komitmen daerah dalam menyelaraskan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Bogor kini menjadikan predikat tersebut sebagai momentum strategis untuk terus melakukan pembenahan internal demi memberikan pelayanan publik yang lebih optimal bagi masyarakat.

"Predikat Istimewa ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus melakukan perbaikan dan memperkuat reformasi hukum di Kabupaten Bogor," ujar Ajat di Bogor, Rabu (19/8).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa fokus utama dari reformasi hukum ini diarahkan pada penguatan kualitas regulasi. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas. Selain itu, penguatan regulasi dinilai krusial untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemerintah Kabupaten Bogor menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia atas penilaian dan penghargaan yang diberikan. Ke depan, Pemkab Bogor berkomitmen untuk menjaga standar reformasi hukum tersebut guna mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkelanjutan.