Isu OTT KPK di Kabupaten Bogor, Sekda Beri Penjelasan Soal ASN

Gedung perkantoran Pemerintah Kabupaten Bogor yang beroperasi normal di tengah isu penegakan hukum.
Sumber gambar: Bogorian.

Isu mengenai adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Kabupaten Bogor sempat memicu perhatian publik pada Kamis (20/8/2026). Kabar tersebut mencuat seiring dengan adanya informasi bahwa enam aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor sulit dihubungi.

Menanggapi situasi tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, memberikan klarifikasi resmi. Ia menegaskan bahwa ketidakmampuan menghubungi enam ASN tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan isu penegakan hukum yang sedang beredar luas di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelusuran internal, para ASN yang sempat sulit dihubungi tersebut diketahui sedang menjalankan tugas kedinasan di lapangan serta menghadiri agenda rapat. "Itu kan ada teman-teman tuh yang nanya, jadi kan ngecek. Baru dicek 6 orang, tapi kemudian mereka semua menyampaikan lagi di lapangan, ada lagi rapat dan lain-lain tadi gitu," ujar Ajat, Kamis (20/8/2026).

Terkait isu OTT yang menyeret nama pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Ajat menyatakan bahwa pihaknya hingga saat ini belum menerima informasi resmi dari pihak lembaga antirasuah. Ia mengaku tidak dapat memastikan kebenaran kabar tersebut karena belum ada konfirmasi dari pihak berwenang.

"Jadi saya tidak bisa memastikan kan ya, karena tidak ada informasi ke saya juga sebenarnya," kata Ajat. Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor terus memantau perkembangan situasi di lapangan untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar.

Ajat menekankan bahwa penjelasan mengenai kegiatan penegakan hukum merupakan kewenangan penuh dari aparat atau lembaga terkait yang memiliki otoritas resmi. "Jadi isu ini kan berkembang yah, saya juga memonitor terus kebenarannya dan lain-lain apakah ini isu yang menjadi kebenaran atau tidak," tambahnya.

Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Bogor masih menunggu keterangan resmi dari pihak berwenang terkait kabar tersebut. Sementara itu, situasi di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Bogor dilaporkan tetap berjalan normal seperti biasa di tengah beredarnya isu ini.

Menyiapkan ruang diskusi…
Lebih baru Lebih lama

Iklan

News